Jakarta, Wartabanten.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendukung terbentuknya forum Mujadalah Kiai Kampung sebagai wadah aspirasi para kiai atau ulama dalam menyuarakan suara masyarakat di desa-desa. Sebab menurutnya, berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti; kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan, memiliki korelasi yang erat dengan urusan syariat Islam dan kenegaraan.
“Menurut fiqih, masalah yang dihadapi masyarakat itu fardhu kifayah [kewajiban kolektif], dimana diantara fardhu kifayah itu, yaitu menghilangkan “dharar” (bahaya) atau permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia yang memiliki kehormatan, baik untuk muslim maupun non muslim,” terang Wapres saat menerima audiensi Pengurus Mujadalah Kiai Kampung di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Senin (08/01/2024).
Oleh sebab itu, lanjut Wapres, tepat apabila para kiai kampung turut menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan pemerintah, khususnya melalui forum Mujadalah Kiai Kampung. Karena memang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara umum merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Orang miskin, orang terlantar, dan sebagainya ini memang menjadi tanggungjawab negara,” tegasnya.
Lebih dari itu, pada kesempatan ini Wapres juga mengharapkan forum Mujadalah Kiai Kampung terus menyuarakan gerakan keberpihakan dalam rangka membangun masyarakat kecil.
“Tapi gerakannya jangan hanya sekali pertemuan sudah selesai. Bagaimana itu keberlanjutannya, atau kontinuitasnya,” ujar Wapres mengingatkan.
Sebagai contoh, sebut Wapres, pemerintah saat ini tengah gencar menggalakkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Termasuk melalui pengembangan UMKM, hilirisasi produk pangan, penumbuhan para off taker (pemasok) produk pertanian, pemanfaatan lahan-lahan tidur, serta pelibatan pondok-pondok pesantren.
“Hal ini memang harus didukung dengan ide-ide dan ada gerakan [seperti dari Mujadalah Kiai Kampung] sehingga nanti pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga terus ada keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Harian Mujadalah Kiai Kampung, Wahyu Muryadi melaporkan bahwa Mujadalah Kiai Kampung baru saja menggelar acara pertemuan pada 18 November 2023 di Kastil Atamimi Palace, Malang, Jawa Timur. Pada pertemuan yang dihadiri sekitar 300 kiai kampung dari seluruh Indonesia ini, membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di perdesaan.
“Kenapa muncul istilah kiai kampung karena memang kami menganggap merekalah yang paling tahu realitas dan problem sosial di sekitarnya,” ungkap Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan bahwa acara Mujadalah Kiai Kampung juga dilatarbelakangi keprihatinan terhadap para kiai kampung yang kehidupannya dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Banyak sekali persoalan- persoalan yang terjadi di perdesaan, itu yang sangat mendasar sekali menyangkut hajat hidup mereka, bahkan untuk makan, papan, sandang, pangan itu agak susah, itu masih terjadi,” paparnya.
Oleh karena itu, Anggota Dewan Pembina Mujadalah Kiai Kampung, Sastro Al Ngatawi menambahkan bahwa acara tersebut diharapkan menjadi saluran untuk melaporkan kepada pemerintah berbagai permasalahan yang dihadapi para kiai kampung dan masyarakat desa pada umumnya.
“Termasuk eskalasi masalah konflik tanah yang dihadapi masyarakat di daerah-daerah. Ini yang menjadi concern, di samping juga masalah guru ngaji, fasilitas guru ngaji, fasilitas madrasah, fasilitas pendidikan, termasuk hal-hal yang mengandung potensi konflik,” sebut Sastro.
“Untuk itu, pada kesempatan ini kami menghadap kepada Pak Wapres guna menyampaikan berbagai keluhan para kiai kampung, misalnya terkait masalah pupuk, karena mereka rata-rata adalah petani,” tambahnya.
Seusai pertemuan, Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa selain berdiskusi, para pimpinan Mujadalah Kiai Kampung tersebut juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara Mujadalah Kiai Kampung selanjutnya di Malang.
“Karena Wapres kan mempunyai kepedulian dengan masalah stunting, kemiskinan, sehingga mungkin bisa menjadi tema menarik untuk didiskusikan di situ dan diambil langkah-langkah konkrit, tidak hanya sekedar diskusi tentunya,” terang Jubir.
Hadir pada pertemuan ini, Ketua Dewan Pembina Mujadalah Kiai Kampung Habib Najib Salim At Tamimi, Wakil Ketua Dewan Pembina Satya W. Yudha, dan Anggota Dewan Pembina/Koordinator Acara Effendi Ghazali.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (EP/AS-BPMI Setwapres)
