Program Bantuan Jaminan Sosial BAZNAS diluncurkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di Tangerang Selatan.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat rentan.
Hal tersebut disampaikan Pilar saat menghadiri Launching Program Bantuan Jaminan Sosial BAZNAS di Kampung Pemulung, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Jumat (2/10/2026).
Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM), BAZNAS, BAZNAS Provinsi Banten, BAZNAS Kota Tangerang Selatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Penyaluran bantuan secara simbolis dilakukan Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolo Sari. Hadir pula Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat.
Melalui program tersebut, penerima manfaat mendapatkan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan.
Penerima manfaat merupakan pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik atau penerima zakat. Sasaran program mencakup guru ngaji, dai, imam dan marbot masjid, tenaga pendidik pesantren, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, buruh harian lepas, penyandang disabilitas produktif, serta pekerja sektor informal lainnya yang memenuhi kriteria mustahik.
Pilar mengatakan, kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi dan kepedulian dari berbagai pihak.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh perlindungan sosial sekaligus memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu membutuhkan kolaborasi dan kepedulian bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAZNAS, dunia usaha, organisasi sosial, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Pilar.
Pilar juga menyoroti kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan Kampung Pemulung, Jurang Mangu Timur. Ia menyebut, sebagian warga telah lama menempati kawasan tersebut dan sebagian di antaranya merupakan warga yang telah memiliki KTP Tangerang Selatan sejak wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang.
Menurut Pilar, Pemerintah Kota Tangsel tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, termasuk melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan.
Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi keluarga.
“Jangan berharap hanya tinggal di sini saja sampai anak cucu. Mudah-mudahan anak cucu Ibu bisa beli rumah, bisa beli tanah, dan bisa menempatkan orang tuanya dengan layak,” ujar Pilar.
Pilar juga mengingatkan bahwa sebagian lahan di sekitar kawasan tersebut merupakan lahan milik pribadi dan pengembang. Karena itu, masyarakat perlu terus didorong untuk meningkatkan kemampuan ekonomi serta mempersiapkan masa depan keluarga.
“Suatu ketika pasti dibangun, tinggal menunggu waktu. Kita berharap dengan dukungan program dari pemerintah pusat juga bisa mendukung warga kita yang sedang berjuang dengan ekonomi,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Pilar menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Tangsel dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja, khususnya kelompok pekerja rentan dan sektor informal.
Saat ini, sekitar 25 ribu masyarakat Tangsel telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35 ribu penerima pada tahun depan dan mencapai 45 ribu penerima hingga akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, pada 2029 mendatang.
Penerima manfaat tersebut mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pengemudi ojek daring, pekerja informal, pedagang kaki lima, hingga kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial.
Pilar menegaskan, perluasan perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi risiko pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga.
“Kita ingin bantuan yang diberikan menjadi pintu masuk menuju kemandirian masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial dapat menjadi salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat agar tetap memiliki rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, Pilar berharap berbagai program perlindungan sosial dapat berjalan beriringan dengan program pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk semakin mandiri secara ekonomi.
Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai pihak lainnya dapat terus dilanjutkan dan diperluas sehingga semakin banyak masyarakat Tangerang Selatan yang mendapatkan perlindungan sekaligus memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
“Semoga kolaborasi ini ke depan bisa berlanjut dan diperluas hingga masyarakat kita semakin banyak mendapatkan manfaatnya,” tutur Pilar.
