Jakarta, Wartabanten.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima jajaran pengurus Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI), di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (11/01/2024).
Dalam pertemuan yang berdurasi sekitar 40 menit ini, Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto memperkenalkan MEBNI sebagai organisasi yang berkomitmen mendorong realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di tanah air.
“MEBNI adalah Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia. Ini sesuatu yang baru karena Maret tahun lalu baru dideklarasikan. Dan harapan kami bisa mendorong dan mendukung program pemerintah yang terkait dengan energi nuklir. Dalam hal ini, energi nuklir dimanfaatkan dengan maksud damai, yaitu PLTN, bukan untuk senjata,” ucap Arnold.
Senada dengan MEBNI, Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono menilai pembangunan PLTN sudah menjadi suatu keharusan dan tidak perlu ada dikotomi. Ia mengungkapkan, energi tidak mungkin akan cukup untuk mendorong ekonomi sebesar enam persen apabila tidak ada PLTN, sebab Indonesia sudah meratifikasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan juga sudah menuju net zero emission pada 2060.
“Itu kita sudah stated di dunia internasional. Kalau tidak, mungkin beberapa produk ekspor kita tidak akan bisa diterima karena menggunakan energi yang kotor, energi yang penuh dengan emisi,” sebutnya.
Selanjutnya, Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S. Effendi menyatakan kesiapan perusahaannya selaku investor untuk membantu pemerintah mewujudkan visi pendiri negara Indonesia. Pihaknya bahkan tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan tanpa bantuan pendanaan dari APBN.
“Visi nuklir ini adalah visi pendiri bangsa. Dari tahun 1958, Bung Karno mengatakan, negara maju harus menguasai teknologi nuklir. Kalau ini bisa terealisasi, kita bisa merealisasikan visi pendiri bangsa ini,” tambah Bob.
Lebih lanjut Bob menyampaikan, Indonesia sebenarnya sudah siap dari sisi regulasi/aturan ataupun sisi investor. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan keputusan politis, mengingat pembangunan PLTN harus dideklarasikan ke dunia internasional oleh pemimpin negara.
Untuk itulah, MEBNI memohon dukungan Wapres dalam pengembangan PLTN.
“Ada sesuatu yang harus dipercepat supaya program ini berjalan baik. Mohon arahan Bapak Wapres tentang pengembangan energi nuklir, utamanya PLTN,” pinta Arnold.
Adapun mengenai faktor keamanan, MEBNI dalam keterangan persnya menjelaskan, tingkat kematian akibat radiasi nuklir termasuk paling rendah dibandingkan sumber energi lain, seperti; angin, minyak bumi, gas, dan batubara. Selain itu, teknologi apa pun pasti tidak akan terhindar dari kecelakaan seperti halnya pesawat terbang.
Menanggapi keinginan MEBNI tersebut, Wapres pun menuturkan bahwa sejak menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ataupun Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia pernah membahas permasalahan energi nuklir ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Majelis Ulama waktu itu membuat keputusan untuk mendukung, tapi belum dibuat [fatwanya], terjadi kebocoran di Fukushima. Akhirnya nggak jadi karena pasti masyarakat akan bereaksi besar, seperti terjadi di Korea,” paparnya.
Menurut Wapres, perhatian masyarakat itu tentu tertuju pada faktor keamanan, sebab pernah terjadi peristiwa Chernobyl di Rusia dan Fukushima di Jepang.
“Masalah yang masyarakat takut itu keamanan,” ucapnya.
“Saya kira pertama memang kita butuh mengantisipasi penolakan, kemudian pemerintah untuk mengambil langkah,” imbuh Wapres.
Meskipun demikian, ia menampung aspirasi besar dari MEBNI dan akan menyampaikannya kepada Presiden.
“Memang krusial karena 2060 harus zero [emisi] kan. Saya akan bicarakan dengan beliau [Presiden],” ujar Wapres.
Hadir pula dalam audiensi ini, pendiri MEBNI Surat Indrijarso dan Sekretaris Jenderal MEBNI Heddy Krishyana.
Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Muhammad Imam Aziz, serta Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar. (RR/AS, BPMI – Setwapres)
