Nusa Dua, Wartabanten.com – Memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI), di mana Indonesia menempati posisi ke-73 dari 214 negara di dunia. Oleh karena itu, ke depan capaian baik di bidang RB ini harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada empat hal.
“Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (06/12/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa indikator keberhasilan ini dapat dilihat antara lain melalui penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat.
“Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembanguan Nasional,” ujarnya.
Untuk itu, Wapres meminta seluruh instansi pusat dan daerah untuk terus meningkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.
Ketiga, Wapres menekankan bahwa percepatan transformasi birokrasi berbasis digital yang terintegrasi, juga harus menjadi prioritas dalam arah pengembangan ke depan.
“Hal ini penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Keempat, Wapres menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya MPP digital.
“Pembangunan MPP bukan sekedar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para peraih penghargaan dalam acara tersebut. Ke depan, diharapkan pencapaian ini dapat menjadi suntikan semangat untuk memberikan kontribusi yang semakin berkualitas lagi dalam pengembangan RB di Indonesia.
“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa memasuki tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun arah kebijakan RB di masa yang akan datang. Ke depan, RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency.
“Ke depan, kita akan meng-interoperabilitas-kan berbagai layanan, sehingga pelayanan publik dapat diakses melalui Portal Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi,” lapor Menteri PANRB.
Adapun para peraih penghargaan yang diserahkan oleh Wapres, antara lain:
Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023
1. Pemerintah Kota Tangerang
2. Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A pada Tahun 2023
1. Pemerintah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Kota Madiun
Pemerintah Daerah dengan Predikat SAKIP A nilai tertinggi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah Daerah dengan Predikat SAKIP AA
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
Apresiasi K/L pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
8. Badan Pusat Statistik
9. Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah
Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023
1. Kementerian Keuangan
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Hadir pula dalam acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun. (NN/SK-BPMI, Setwapres)
