Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar rapat pleno penetapan program kerja bertema Pemerataan Akses Keuangan Berbasis Wilayah untuk Penguatan Ekonomi Lokal di Gedung Galeri Koperasi dan UKM, Serpong, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Tangsel dalam memperluas akses pembiayaan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, pelajar, penyandang disabilitas, serta pekerja migran Indonesia.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya berkaitan dengan penyediaan modal usaha, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat.
“Tujuan kita adalah memastikan semua kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, pelajar, hingga teman-teman disabilitas, memiliki ruang dan akses pembiayaan yang sama. Tidak ada yang boleh tertinggal,” ujar Pilar.
Selain pemberdayaan kelompok rentan, rapat tersebut juga membahas peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia asal Tangerang Selatan. Pilar mendorong agar calon pekerja migran mendapatkan pelatihan vokasi yang memadai sehingga mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu tantangan utama yang disoroti adalah masih rendahnya pemenuhan persyaratan administratif oleh sebagian pelaku UMKM, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas usaha lainnya. Untuk mengatasi hal itu, perangkat daerah terkait bersama sektor perbankan terus melakukan pendampingan dan edukasi mengenai perizinan usaha, pelaporan perpajakan, serta kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
“Sebagian besar pelaku UMKM kita sebenarnya memiliki produk yang layak untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Namun, mereka masih terkendala persyaratan administratif. Ini yang ingin kita selesaikan bersama,” kata Pilar.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Tangsel juga menargetkan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir dengan menghubungkan pelaku UMKM kepada berbagai program pembiayaan resmi yang disediakan perbankan dan pemerintah.
“Kita ingin masyarakat tidak lagi terjebak pinjol ilegal atau rentenir. Caranya dengan menyambungkan mereka ke ekosistem keuangan formal yang sudah tersedia, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tegasnya.
Senada, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, menyampaikan bahwa program edukasi keuangan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM sepanjang tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut sejalan dengan tujuan utama TPAKD, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui perluasan akses keuangan yang inklusif.
Atas berbagai upaya tersebut, Kota Tangerang Selatan juga memperoleh nominasi penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Ini menjadi bukti bahwa program yang kita jalankan mendapat pengakuan secara nasional. Ke depan masih ada sejumlah program prioritas yang sedang menunggu persetujuan untuk segera dilaksanakan,” ujar Bambang. (fid)
