Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunjukkan komitmen kuat dalam penerapan konsep bangunan hijau untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengungkapkan hal ini dalam Forum Diskusi Nusantara yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten di Nusantara Hall, ICE BSD, Kabupaten Tangerang pada Jumat (14/06/2024).
Acara ini bertajuk “Kebijakan Pemerintah terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga Keterkaitannya untuk Penyelenggaraan dan Sertifikasi BGH di Lingkungan Pemerintah Kota Tangsel”.
Dalam diskusi tersebut, Pilar menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan bangunan hijau di Tangsel. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat dan pelaku pembangunan mengenai pentingnya bangunan hijau.
Selain itu, biaya investasi awal yang tinggi sering menjadi hambatan bagi banyak pihak untuk mengadopsi teknologi dan praktik ramah lingkungan dalam konstruksi bangunan.
“Tidak bisa dipungkiri, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya bangunan hijau dan bagaimana hal ini bisa berdampak positif pada lingkungan dan kesehatan. Selain itu, biaya yang tinggi untuk teknologi hijau menjadi penghalang utama,” ungkap Pilar.
Pilar juga menyebutkan tantangan lainnya yang tidak kalah penting dalam bangunan hijau agar tercapai dengan optimal adalah penyelenggaraannya tidak mengesampingkan desain aktif, desain pasif, penggunaan energi terbarukan, dan perubahan perilaku masyarakat sebagai pengguna ataupun pengembang.
“Tantangan lainnya yang penting untuk dikerjakan bersama adalah mengenai implementasi bangunan nol emisi karbon, baik dari kapasitas stakeholdernya, tenaga ahlinya, sistem yang mendukung implementasi ini di daerah, teknologi dan materialnya, bahkan informasi tentang manfaat bangunan nol emisi karbon ini pun belum tersedia dengan baik,” ucapnya.
Meski demikian, Pilar juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Tangsel dalam mengembangkan bangunan hijau. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Tangsel bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam penerapan bangunan hijau.
“Potensi Tangsel dalam mengembangkan bangunan hijau sangat besar. Dengan kebijakan yang mendukung serta partisipasi dari masyarakat dan pengembang, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan RPJM kita yang fokus pada pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Tangsel telah mengambil bebberapa langkah konkret untuk mendorong penerapan bangunan hijau, termasuk penyusunan regulasi, pemberian insetif bagi pengembang dan pemilik yang menerapkan prinsip bangunan hijau.
Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan program sosialisai dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan hijau.
“Pemerintah sudah menyusun regulasi yang mendukung penerapan bangunan hijau dan memberikan insentif bagi pengembang yang mematuhi standar ini. Selain itu, kita akan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” kata Pilar.
Terkait sertifikasi BGH, Pilar menegaskan pentingnya standar yang jelas dan pelaksanaan sertifikasi yang konsisten untuk memastikan setiap bangunan memenuhi kriteria bangunan hijau. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan nilai bangunan tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan keberlanjutan.
“Sertifikasi bangunan hijau sangat penting untuk memastikan standar yang jelas dan konsisten. Hal ini akan memberikan jaminan kualitas dan keberlanjutan bagi setiap bangunan yang dibangun,” tutupnya.
Dengan komitmen kuat dan langkah-langkah strategis yang telah diambil, Pemerintah Kota Tangsel berharap dapat mendorong penerapan bangunan hijau secara luas dan menjadikan kota ini sebagai pelopor dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (fid)
