Meredanya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel harus dimaknai Indonesia sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional. Stabilitas geopolitik dunia yang lebih kondusif dinilai membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dan kerja sama global.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak otomatis menghadirkan kemajuan bagi suatu negara. Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan momentum global sangat ditentukan oleh kesiapan dan kekuatan internal bangsa.
“Pelajaran terbesar dari meredanya konflik Iran dan Amerika Serikat bukan hanya pentingnya perdamaian, melainkan pentingnya kesiapan. Sebab hanya bangsa yang kuat secara ekonomi, kokoh dalam tata kelola pemerintahan, unggul dalam ilmu pengetahuan, dan matang dalam peradaban yang mampu mengubah stabilitas global menjadi kemajuan nasional,” ujar Prof. Asep di Jakarta, Selasa (23/6).
Menurutnya, sejarah menunjukkan banyak negara gagal memanfaatkan situasi dunia yang stabil karena tidak memiliki fondasi nasional yang kuat. Sebaliknya, sejumlah negara berhasil melakukan lompatan pembangunan karena mampu menjadikan momentum global sebagai pengungkit kemajuan domestik.
Dalam konteks tersebut, Prof. Asep menilai Indonesia setidaknya memiliki tiga pekerjaan rumah besar yang harus terus diperkuat.
Pertama, memperkuat kemandirian bangsa melalui pembangunan yang berpihak pada rakyat. Ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, transformasi digital, dan penguasaan teknologi harus menjadi agenda prioritas nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya.
Sebagai contoh, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Meski demikian, keberhasilan program tersebut membutuhkan tata kelola yang baik, data yang akurat, sistem distribusi yang efektif, pengawasan yang kuat, serta evaluasi yang berkelanjutan.
“Program yang baik harus menghasilkan dampak yang nyata. Niat baik harus bertemu dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Pekerjaan rumah kedua, lanjut Prof. Asep, adalah memperkuat stabilitas politik dan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, tidak ada negara maju yang dibangun di atas birokrasi yang lemah, korupsi yang tinggi, serta rendahnya kepercayaan publik.
Ia menilai prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum sejalan dengan tradisi intelektual Islam. Dalam pandangan Ibn Khaldun, kata dia, keadilan merupakan fondasi keberlangsungan negara. Sementara Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk menjaga kemaslahatan publik.
Karena itu, reformasi birokrasi, penguatan sistem merit, digitalisasi pelayanan publik, pemberantasan korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparatur negara harus terus menjadi agenda prioritas.
“Kepercayaan publik bukan hanya modal politik, tetapi juga modal pembangunan yang menentukan keberhasilan suatu bangsa,” tegasnya.
Sementara pekerjaan rumah ketiga adalah memperkuat pendidikan tinggi sebagai mesin penggerak masa depan Indonesia. Dalam era persaingan global berbasis pengetahuan, Prof. Asep menilai penguatan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) menjadi kebutuhan strategis.
Indonesia, kata dia, membutuhkan lebih banyak ilmuwan, insinyur, peneliti, ahli kecerdasan artifisial, inovator, dan technopreneur yang mampu menghasilkan solusi bagi berbagai tantangan nasional maupun global.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi dunia. Kita harus menjadi produsen pengetahuan, inovasi, dan solusi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan nilai-nilai moral dan peradaban. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki modal besar untuk memainkan peran global melalui pengembangan Islam moderat, dialog antarperadaban, serta studi keislaman kontemporer.
Menurut Prof. Asep, posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang mampu mengelola keragaman secara damai merupakan kekuatan strategis yang semakin mendapat pengakuan internasional.
Hal itu, antara lain, tercermin dari capaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berhasil menempatkan bidang Theology, Divinity and Religious Studies pada peringkat ke-29 dunia dalam QS World University Rankings by Subject.
“Jika STEM merupakan instrumen kemajuan bangsa, maka moderasi Islam adalah kontribusi Indonesia bagi peradaban dunia,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pembangunan pendidikan tinggi nasional diarahkan pada penguatan keunggulan yang terfokus. Setiap perguruan tinggi perlu mengembangkan kekhasan dan keunggulan strategis masing-masing agar terbentuk ekosistem akademik yang saling melengkapi.
Menurutnya, ada perguruan tinggi yang dapat menjadi pusat unggulan kecerdasan artifisial dan teknologi, sementara yang lain menjadi pusat unggulan kesehatan, pertanian, energi, maritim, ekonomi syariah, studi Islam, maupun kajian peradaban.
“Negara perlu hadir melalui kebijakan afirmatif, dukungan riset yang memadai, dan kolaborasi internasional yang berkelanjutan untuk memperkuat pusat-pusat keunggulan tersebut,” ujarnya.
Prof. Asep menegaskan bahwa perdamaian dunia merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Namun apakah peluang tersebut mampu diubah menjadi kemajuan nasional atau hanya berlalu tanpa makna, menurutnya sangat bergantung pada kemampuan bangsa memperkuat dirinya dari dalam.
“Perdamaian dunia adalah peluang. Tetapi masa depan Indonesia tetap ditentukan oleh seberapa kuat kita membangun ketahanan ekonomi, tata kelola, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan peradaban bangsa sendiri,” pungkasnya.
