Dewan Pendidikan Desak Kadisdikbud Pandeglang Jatuhkan Sanksi Terhadap Oknum Guru Nakal

andang, 15 Nov 2018, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:


Pandeglang, Banten,- Pernyataan sikap Koordinator Wilayah (Koorwil) Kecamatan Pagelaran terkait supervisi dan hanya membutuhkan mutasi atau rotasi sebagai jalan keluar guna penyegaran untuk ASN, bahkan terkesan tidak ada tindakan sanksi terhadap oknum Aparatur Sipl Negara (ASN) dalam hal ini tenaga pendidik dilingkungan Sekolah Dasar (SD) Margasana 1, yang kerap mangkir tugas, membuat Dewan Pendidikan, Eka Supriatna SH angkat bicara.

Kepada indonesiasatu.co.id, Kamis (15/11) Eka Supriatna mengaku setelah membaca berita adanya oknum guru yang kerap mangkir tugas di sekolah, lalu ada pernyataan dari pihak koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Pagelaran yang dikatakan telah melakukan supervisi ke sekolah tersebut, Eka merasa miris atas sikap Koorwil yang seakan tidak akan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru tersebut.

"Tentang ada oknum guru SDN Margasana 1 yang sering absen tanpa keterangan yang jelas, dan itu didasari  pantauan secara rendem di Sekolah Dasar di Kecamatan Pagelaran, lalu ada pernyataan sikap Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pagelaran yang hanya menyarankan untuk mutasi sebagai upaya penyegaran pegawai ASN dinilai keliru", ujar Eka

Dikatakan, dirinya merasa heran jika masih ada guru yang kerap mangkir bahkan jarang masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Karena kata Eka, pengawasan terhadap kinerja guru itu begitu berlapis. Untuk guru SD dipantau tiap hari oleh Kepala Sekolah dan juga oleh pengawas TK/SD serta Korwil.

"Sejatinya kalau pun ada guru kerap mangkir tanpa alasan yang jelas, tentunya ada teguran dari atasannya dalam hal ini kepala sekolah, dan pengawas. Kewenangan Kepala Sekolah, Pengawas serta Korwil itu bisa merekomendasikan oknum guru tersebut kepada pihak Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) atau ke Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pejabat pembina ASN guna menerima sanksi atas prilakunya yang telah mencoreng citra dunia pendidikan. Bahkan jika oknum guru itu telah diberi peringatan, masih saja tidak ada perubahan seakan tidak digubris, dapat dilakukan pencabutan teehadap tunjangan profesi sertifikasinya", jelas Eka

Lebih lanjut harap Eka, tidak hanya oknum guru SDN Margasana 1, akan tetapi ini untuk semua ASN. Jika tidak ada sanksi tegas atas perbuatannya, bagaimana oknum yang bersangkutan akan merubah sikap dan prilakunya. 

"Mutasi untuk oknum ASN menurut saya bukan solusi yang tepat, karena  di tempat yang baru pun oknum itu akan berbuat serupa, lantaran dirinya merasa tidak akan ada sanksi terhadapnya. Tentu perbuatan mangkir tetap saja akan dilakukannya kembali meskipun tugas di sekolah lain. Ini harus ada campur tangan Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap oknum guru yang melanggar aturan dan ketentuan sebagai seorang pendidik. Tidak hanya kepada oknum guru di SDN Margsana 1 saja, tetapi terhadap Kordinator Wilayah (Koorwil) pun harus dibekali pembinaan dan pelatihan. Karena saya yakin masih banyak Koorwil belum sepenuhnya memahami akan tufoksinya itu", tutupnya (Gus/dhank)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu